Permades Perlindungan Kawasan Hutan

KEPALA DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

 

 

PERATURAN DESA KETENGER

NOMOR 04 TAHUN 2018

 

TENTANG

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN

PADA PETAK PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA KETENGER,

 

 

Menimbang

:

a.  bahwa hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, wajib dikelola, dimanfaatkan secara optimal dan dilindungi guna menjaga kelestariannya;

b.  bahwa kawasan hutan mutlak dan wajib untuk dilindungi guna mempertahankan fungsi dan perannya dalam bentuk keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, memiliki nilai konservasi yang signifikan, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya Peraturan Desa yang memuat perlindungan kawasan Hutan;

c.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi, serta memberikan dasar dan kepastian hukum atas kewajiban yang dibuat oleh pemerintah desa, maka perlu dituangkan Peraturan Desa;

d.  bahwa kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

Mengingat

:

1.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990 );

2.    Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999 );

3.    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004), Sebagaimana Telah Dibuat Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 Tahun 2004) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.    Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

5.    Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147);

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

 

 

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2015 tentang Cagar Budaya.

 

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  KETENGER .

dan

KEPALA DESA KETENGER .

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DESA DESA KETENGER KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PADA PETAK PANGKUAN DESA KETENGER.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.    Desa adalah Desa Ketenger, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.    Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4.    Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,  yang selanjutnya disebut  BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

5.    Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan  dengan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD;

6.    Lembaga Masyarakat Desa Hutan adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan;

7.    Penyelenggara desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan                                                             Negara Kesatuan Republik Indonesia;


8.    Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

9.    Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

10. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sesuai dengan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;

11. Pengelolaan kawasan perlindungan merupakan upaya penetapan kawasan lindung yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasannya;

12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

13. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah keanekaragaman diantara mahluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies dan ekosistem;

14. High Conservation Value Forest (HCVF) adalah kawasan hutan yang memiliki nilai - niai konservasi tinggi;

15. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

16. Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;

 

 

 

17. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya;

18. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;

19. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;

20. Perlindungan hutan dan kawasan hutan adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;

21. Gangguan keamanan hutan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia dan atau kejadian yang disebabkan oleh alam dalam kawasan hutan yang berpotensi mengurangi potensi, ekologi, maupun sosial ekonomi;

22. Pencurian kayu merupakan tindakan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin pejabat yang berwenang yang bertujuan untuk dikuasai atau dimiliki sendiri;

23. Bibrikan / perambahan adalah tindakan-tindakan mengerjakan dan atau menggunakan / menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

24. Penggembalaan liar adalah aktivitas menggembalakan ternak                                   (melepaskan hewan ternak baik sengaja maupun tidak sengaja) di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

25. Perencekan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan untuk memungut kayu bekas dengan cara mengumpulkan ranting/ cabang dari pohon yang telah jatuh di tanah dengan alat yang telah ditentukan;

26. Perburuan dan perdagangan satwa liar adalah aktivitas mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang;


27.  Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian secara ekonomi, sosial, dan lingkungan;

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

 

1.  Perlindungan kawasan hutan bertujuan untuk menjaga kelestarian, mencegah terjadinya kerusakan fungsi kawasan hutan, dan memanfaatkan secara bijaksana, sehingga terjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

2.  Sasaran pengelolaan fungsi kawasan hutan adalah terhadap air, tanah, iklim, tumbuhan, satwa, serta nilai sejarah dan budaya.

3.  Mempertahankan keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan keunikan alam.

 

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

 

Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah semua kawasan hutan yang masuk pangkuan desa Ketenger kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas.

 

Pasal 4

Perlindungan kawasan hutan dilakukan untuk melindungi semua potensi hutan dari degradasi meliputi pencurian pohon, penggembalaan, kebakaran, tenurial, erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah, keanekaragaman hayati, ekosistem, keunikan alam, sejarah, dan budaya untuk kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan.

 

Pasal 5

Pengelolaan kawasan hutan merupakan upaya pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasannya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya degradasi potensi hutan.

 

BAB IV

PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA KETENGER

Pasal 6

 

1.  Setiap warga dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan rencana pengelolaan kawasan hutan yang berada di pangkuan desa Ketenger

2.  Setiap warga dapat memperoleh manfaat langsung hasil hutan kayu dan non kayu dari kawasan hutan pangkuan desa Ketenger, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti rumput, daun tanaman hutan dan lain – lain.

3.  Setiap warga dapat memperoleh dan memanfaatkan rencek guna keperluan sehari-hari.

4.  Setiap warga dapat memperoleh manfaat potensi jasa lingkungan ( wisata alam, air dan lain – lain ) yang ada dalam kawasan hutan pangkuan desa Ketenger guna kebutuhan sehari-hari.

 

 

 

 

5.  Setiap warga berhak untuk mendapatkan manfaat tidak langsung atas pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah pangkuan desa Ketenger.

 

Pasal 7

1.  Setiap warga berkewajiban untuk turut serta memelihara kelestarian fungsi hutan yang masuk pangkuan desa Ketenger, meliputi :

a.  Tidak melakukan pencurian kayu (Illegal logging).

b.  Tidak melakukan penggarapan liar.

c.  Tidak melakukan penanaman jenis tanaman pertanian yang mengganggu tanaman pokok Kehutanan

d.  Tidak melakukan penggembalaan liar.

e.  Tidak melakukan penambangan liar.

f.   Tidak melakukan bibrikan/perambahan kawasan hutan.

g.  Tidak menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang digunakan  dalam kawasan hutan.

h.  Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

i.   Tidak melakukan kegiatan perburuan dan perdagangan satwa liar.

j.   Tidak melakukan pengrusakan flora.

k.  Tidak mengambil tanaman hutan yang tumbang/mati di dalam kawasan hutan


2.  Setiap warga berkewajiban untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi, status, bentang alam, dan ekosistem alami pada kawasan hutan.

3.  Setiap warga berkewajiban untuk mengamankan kawasan hutan di wilayah pangkuan desa Ketenger dari berbagai sumber gangguan.

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

 

1.  Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua peraturan desa yang berkaitan dengan perlindungan kawasan hutan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan ini.

2.  Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

 

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini  dalam  Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

 

 

Ditetapkan di

: Ketenger

 

Pada tanggal

: 29 Agustus 2018

  

 

KEPALA DESA KETENGER

 

 

 

 

YAYUK SRI RAHAYU

 

 

Diundangkan di : Ketenger

pada tanggal      : 30  Agustus 2018

 

SEKRETARIS DESA KETENGER,

 

 

 

 

                 KUSPONO

 

 

LEMBARAN DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2018 NOMOR 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN

KABUPATEN BANYUMAS

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64 Tlp. (0281) 681 420 Purwokerto 53151

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

 KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 04 TAHUN 2018

 

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KETENGER

TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA KETENGER

MENJADI PERATURAN DESA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA KETENGER,

 

 

Membaca

:

Surat Kepala Desa Ketenger Nomor : 188/127/VIII/2018 Tertanggal : 27 Agustus 2018 tentang Rapat Paripurna Penetapan Raperdes menjadi Perdes.

Menimbang

:

a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran, dan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;

c.  bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa dimaksud huruf b perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat

:

1.     Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990 );

2.     Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999 );

3.     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004), Sebagaimana Telah Dibuat Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 Tahun 2004) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

5.     Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 157);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147);

12.  Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 2015 tentang Cagar Budaya.

 

Memperhatikan

:

Hasil Rapat anggota Badan Permusyawaratan Desa Ketenger Tanggal 28 Agustus 2018.

 

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

 

KESATU

:

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Kawasan Hutan Petak Pangkuan Desa Ketenger

KEDUA

:

Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum Pertama Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan.

KETIGA

:

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  ( BPD ) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di

: Desa Ketenger Kecamatan Baturraden

 

Pada tanggal

: 29 Agustus 2018

 

 

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

 

 

 

 

 

 

H. RUSAM WINOTO SAPUTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN

KABUPATEN BANYUMAS

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64 Tlp. (0281) 681 420 Purwokerto 53151

 

 

 

 

BERITA ACARA

RAPAT PLENO PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KETENGER

TENTANG

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PETAK PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

 

Pada hari ini Selasa tanggal duapuluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas ( 28-08-2018 ) bertempat di rumah Ketua BPD Desa Ketenger  Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Ketenger tentang Perlindungan Kawasan Hutan Petak Pangkuan Desa Ketenger.

Rapat BPD dihadiri oleh Ketua BPD dan semua anggota BPD. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat, mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat, sebagai berikut :

  1. Menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa, desa Ketenger kecamatan Baturraden kabupaten Banyumas tentang Perlindungan Kawasan Hutan Petak Pangkuan Desa Ketenger menjadi Peraturan Desa.
  2. Segera melaksanakan Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Desa Ketenger tentang Perlindungan Kawasan Hutan Petak Pangkuan Desa Ketenger menjadi Peraturan Desa.

 

Demkian Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dibuat untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

                                                                                Ketenger, 28 Agustus 2018

                                                                        KETUA BPD DESA KETENGER

 

 

 

 

 

                                                                  H.RUSAM  WINOTO SAPUTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pleno BPD

 

Desa

: Ketenger

 

Kecamatan

: Baturraden

 

Tanggal

: 28 Agustus 2018

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT PLENO

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA KETENGER

TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PETAK PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

NOMOR

 

N A M A

JABATAN

TANDA TANGAN

1

2

3

4

1.

 

H. RUSAM WINOTO S.

 

Ketua

1.

2.

 

SADIKIN

 

Wakil Ketua

2.

3.

 

SUSWOYO

 

Sekretaris

3.

4.

 

DRAJAT SUTRAPSILO

 

Kabid. Pemerintahan

4.

5.

 

DARSO AHMAD

 

Anggota

5.

6.

 

PARJOKO

 

Kabid. Pembangunan &  Kemasyarakatan

6.

7.

 

MUJAHIDIN

 

Anggota

7.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ketenger,  28 Agustus 2018

                                                                                KETUA BPD DESA KETENGER

 

 

 

 

 

                                                                            H.RUSAM  WINOTO SAPUTRO

 

 

 

 

 

 

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA KETENGER

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

NOMOR 04 TAHUN 2018

 

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS

PERATURAN DESA

TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

1.

Nama

:

Yayuk Sri Rahayu

 

Jabatan

:

Kepala Desa Ketenger

 

Alamat Kantor

:

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64

 

 

 

 

 

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Ketenger, selanjutnya disebut Pihak Pertama;

2.

a. Nama

:

H. Rusam Winoto Saputro

 

 Jabatan

:

Ketua BPD Ketenger

 

 Alamat Kantor

:

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64

 

 

 

 

 

b. Nama

:

Sadikin

 

Jabatan

:

Wakil Ketua BPD Ketenger

 

Alamat Kantor

:

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64

 

 

 

 

 

c. Nama

:

Drajat Sutrapsilo

 

Jabatan

:

Perwakilan Anggota BPD Ketenger

 

Alamat Kantor

:

Jln. Raya Desa Ketenger Nomor 64

 

 

 

 

 

Bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ketenger, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa para Pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang  Perlindungan Kawasan Hutan Pangkuan Desa Ketenger untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

 

 

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Kawasan Hutan Pangkuan Desa Ketenger.

 

 

Ketenger, 29 Agustus 2018

 

KEPALA  DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN

KABUPATEN BANYUMAS

selaku,

PIHAK PERTAMA

 

 

 

YAYUK SRI RAHAYU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN

KABUPATEN BANYUMAS

selaku,

PIHAK KEDUA

 

 

 

H. RUSAM WINOTO SAPUTRO

KETUA

 

                                   PERWAKILAN ANGGOTA :

 

 

 

 

SADIKIN

WAKIL KETUA

 

 

 

 

DRAJAT SUTRAPSILO

KABID PEMERINTAHAN

 

 

Lampiran

: Surat Keputusan BPD

 

Desa

: Ketenger

 

Kecamatan

: Baturraden

 

Nomor

: 04 Tahun 2018

 

Tanggal

: 29 Agustus 2018

 

 

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DAN PERSETUJUAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

RANCANGAN PERATURAN DESA KETENGER

TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN PETAK PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

NOMOR

 

N A M A

JABATAN

TANDA TANGAN

1

2

3

4

1.

 

H. RUSAM WINOTO S.

 

Ketua

1.

2.

 

SADIKIN

 

Wakil Ketua

2.

3.

 

SUSWOYO

 

Sekretaris

3.

4.

 

DRAJAT SUTRAPSILO

 

Kabid. Pemerintahan

4.

5.

 

DARSO AHMAD

 

Anggota

5.

6.

 

PARJOKO

 

Kabid. Pembangunan &  Kemasyarakatan

6.

7.

 

MUJAHIDIN

 

Anggota

7.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ketenger,  29 Agustus 2018

                                                                                KETUA BPD DESA KETENGER

 

 

 

 

 

                                                                            H.RUSAM  WINOTO SAPUTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DESA DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 04 TAHUN 2018

 

TENTANG

 

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN

PADA PETAK PANGKUAN DESA KETENGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DESA KETENGER

KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2018

 

 

 

 

 

 

 

No

BKPH / RPH

Petak

Luas (Ha)

Tahun tanam

Jenis Tan.

Kelas hutan

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Gunung Slamet Barat /

2B

66.3

0

RIMBA ALAM

HPT

 

 

Karanggandul

55B

22.7

1980

DAMAR

HPT

 

 

 

2A

14.5

1980

DAMAR

HPT

 

 

 

55A

90.9

0

RIMBA ALAM

HPT

 

 

 

55C

28.8

1964

DAMAR

HPT

 

 

 

56D-1

16.1

1955

DAMAR

HPT

 

 

 

56E

11.6

0

 

HPT

 

 

 

56A

26

0

RIMBA ALAM

HPT

 

 

 

56C

15

0

 

HPT

 

 

 

56H

18.4

1984

DAMAR

HPT

 

 

 

56G-2

2

1955

DAMAR

HPT

 

 

 

56G-1

18.6

1987

DAMAR

HPT

 

 

 

56I

3.2

1984

DAMAR

HPT

 

 

 

56D-3

2

0

RIMBA ALAM

HL

 

 

 

56D-2

3.7

 

 

 

 

 

 

56F

19

 

 

 

 

 

 

58D-3

1117.4

 

 

 

 

 

 

55A

0.9

0

RIMBA ALAM

HPT

 

 

 

56A

1.5

0

RIMBA ALAM

HPT

 

 

 

56B

0.6

0

 

HPT

 

 

 

56C

0.3

0

 

HPT

 

 

 

56D-1

1.3

 

 

 

 

 

 

56D-1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas Pangkuan

23

  1,480.90

 

 

 

 

 

Desa Ketenger

 

 

 

 

               
               
               
         

Kepala Desa Ketenger

               
               
               
               
         

YAYUK SRI RAHAYU

               
               

 

 

 

 

Tembusan: Kepada Yth.

  1. Bupati Banyumas
  2. Kab Pemerintahan Kab. BANYUMAS
  3. Camat Baturraden
  4. BPD Desa Ketenger

-------------------------------------------